H. Rendra Kresna hadiri Sarasehan Pondok Pesantren se-Kabupaten Malang
yang bertajuk “Peningkatan Kualitas Pendidikan Pondok Pesantren Melalui
Regulasi dan Kebijakan Daerah” yang digelar Rabithah Ma’ahid Islamiah
(RMI) cabang Malang Halaman Pesantren Al – Ittihad, Desa Belung, Kec.
Poncokusumo, Kamis (25/1).
Selain Bupati Malang sebagai narasumber, ada dua narasumber lain yang juga dihadirkan yakni Prof. Dr. KH. Ali Machan Moesa, Msi, Anggota Komisi 8 DPR RI yang sekaligus juga sebagai Pimpinan RMI atau Asosiasi Pondok Pesantren Indonesia Cabang Malang, dan Pengurus RMI Pusat, KH Fahrur Rozi.
Bupati dalam statementnya mengatakan bahwa rakyat Kabupaten Malang adalah masyarakat yang agamis. “Apapun profesinya selalu dibarengi dengan kegiatan keagamaan, baik itu tahlil, istighozah maupun bentuk kegiatan keagamaan lainnya, maka dari itu jalannya pemerintahan yang dilakukan harus sejalan dengan kehidupan masyarakat yang sudah agamis tersebut.”
Bupati menilai, dengan semakin berkembangnya pondok pesantren di Kabupaten Malang akan memberikan perspektif terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang. “Karena ponpen tak hanya memberikan ilmu tapi juga pelajaran akhlak.”
Narasumber kedua, KH. Ali Machan dalam paparannya yang mengangkat tema “Pensantren, Pendidikan, dan Aksi Kekerasan” menjelaskan bahwa dalam kondisi kehidupan masyarakat yang semakin global saat ini, dengan implikasi yang destruktif bagi masa depan kemanusiaan, menjadi tanggung jawab semua pihak. “Hendaknya kita senantiasa dituntut peran profetinya dalam memecahkan masalah kemanusiaan yang ditimbulkan di depan mata kita. Fungsi agama dalam kehidupan diharapkan dapat menjadi faktor pencerahan dan langit pelindung dalam kehidupan manusia.”
Namun menurut Ali ada sebuah persoalana yang perlu dipikirkan bersama mengenai cara mentransformasi agama dalam sistem pendidikan secara konkrit dan aktual. “Tuntutan inilah yang menjadi agenda pemerhati pendidikan dan dunia pesantren dalam merekonstruksi peradaban manusia yang cenderung berlari kencang dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.”
KH Fahrur Rozi menilai saat ini masih belum ada standard yang sama antara kurikulum dalam satu pesantren dengan pesantren lainnya. Maka dari itu RMI pusat saat ini tengah mengodok akreditasi pesantren NU
sumber berita
Humas pemkab malang
Selain Bupati Malang sebagai narasumber, ada dua narasumber lain yang juga dihadirkan yakni Prof. Dr. KH. Ali Machan Moesa, Msi, Anggota Komisi 8 DPR RI yang sekaligus juga sebagai Pimpinan RMI atau Asosiasi Pondok Pesantren Indonesia Cabang Malang, dan Pengurus RMI Pusat, KH Fahrur Rozi.
Bupati dalam statementnya mengatakan bahwa rakyat Kabupaten Malang adalah masyarakat yang agamis. “Apapun profesinya selalu dibarengi dengan kegiatan keagamaan, baik itu tahlil, istighozah maupun bentuk kegiatan keagamaan lainnya, maka dari itu jalannya pemerintahan yang dilakukan harus sejalan dengan kehidupan masyarakat yang sudah agamis tersebut.”
Bupati menilai, dengan semakin berkembangnya pondok pesantren di Kabupaten Malang akan memberikan perspektif terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang. “Karena ponpen tak hanya memberikan ilmu tapi juga pelajaran akhlak.”
Narasumber kedua, KH. Ali Machan dalam paparannya yang mengangkat tema “Pensantren, Pendidikan, dan Aksi Kekerasan” menjelaskan bahwa dalam kondisi kehidupan masyarakat yang semakin global saat ini, dengan implikasi yang destruktif bagi masa depan kemanusiaan, menjadi tanggung jawab semua pihak. “Hendaknya kita senantiasa dituntut peran profetinya dalam memecahkan masalah kemanusiaan yang ditimbulkan di depan mata kita. Fungsi agama dalam kehidupan diharapkan dapat menjadi faktor pencerahan dan langit pelindung dalam kehidupan manusia.”
Namun menurut Ali ada sebuah persoalana yang perlu dipikirkan bersama mengenai cara mentransformasi agama dalam sistem pendidikan secara konkrit dan aktual. “Tuntutan inilah yang menjadi agenda pemerhati pendidikan dan dunia pesantren dalam merekonstruksi peradaban manusia yang cenderung berlari kencang dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.”
KH Fahrur Rozi menilai saat ini masih belum ada standard yang sama antara kurikulum dalam satu pesantren dengan pesantren lainnya. Maka dari itu RMI pusat saat ini tengah mengodok akreditasi pesantren NU
sumber berita
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.